SUKABUMI – RADAR NUSANTARA.COM Momentum peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada Jumat, 26 Juni 2026, menyisakan catatan kritis di Kabupaten Sukabumi.
Jargon “Sukabumi Mubarokah” yang selama ini digaungkan sebagai simbol keberkahan dan kebaikan lahir batin bagi masyarakat, dinilai kontras dengan realitas komitmen politik yang ditunjukkan oleh pucuk pimpinan daerah.
Kekecewaan ini mencuat saat Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sukabumi menggelar aksi nyata melalui Deklarasi Gerakan Anti Narkoba yang dipusatkan di GOR Pemuda Cisaat.
Agenda krusial yang diinisiasi bersama seluruh elemen kepemudaan untuk menyelamatkan generasi muda tersebut justru tidak dihadiri oleh Bupati Sukabumi.
Kursi utama yang disediakan bagi orang nomor satu di daerah itu tampak kosong, dengan alasan klasik adanya kepentingan lain.
Menanggapi hal tersebut, Mantra Sugrito selaku pengurus di Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, turut menyoroti dinamika yang berkembang terkait penanganan persoalan ini di lapangan.
Ia mengisyaratkan bahwa setiap jenis permasalahan memerlukan pendekatan yang tepat sasaran. “Beda zat beda pula penanganannya… Itu saja bagi yang faham,” ungkap Mantra, memberikan catatan tersendiri dalam momentum pergerakan pemuda tersebut.
Menakar Skala Prioritas Pemerintah Daerah
Absennya Bupati dalam agenda sepenting ini memicu pertanyaan besar dari berbagai kalangan mengenai skala prioritas pemerintah daerah saat ini. Pasalnya, persoalan narkoba bukanlah kasus kriminal biasa, melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam masa depan pemuda di Sukabumi.
Saat elemen masyarakat dan jajaran kepemudaan di bawah naungan OKK DPD KNPI sudah bergerak proaktif mengumandangkan semangat “Melawan Narkoba, Menyelamatkan Generasi, Sukabumi Bersatu, Pemuda Maju”, ketidakhadiran pimpinan daerah justru memberikan sinyalemen negatif.
Hal ini dinilai memperlihatkan lemahnya political will atau komitmen politik dari pembuat kebijakan tertinggi dalam mendukung kampanye “Say No to Drugs” di tanah Sukabumi.
Komitmen Pemimpin Dipertanyakan
Sebagai pejabat publik yang memegang amanah rakyat, kehadiran fisik seorang kepala daerah dalam momentum seperti deklarasi anti narkoba dinilai bukan sekadar formalitas seremonial belaka.
Kehadiran tersebut membawa tiga makna penting:
Simbol Legitimasi Negara: Menunjukkan bahwa pemerintah daerah berdiri di garda terdepan bersama rakyat untuk melawan peredaran gelap narkotika.
Bentuk Apresiasi Nyata: Menghargai serta mendukung gerakan pemuda yang telah menyatukan visi demi menyelamatkan wilayahnya.
Pengejawantahan Jargon Daerah: Membuktikan bahwa visi religius dan slogan “Narkoba No! Prestasi Yes!” bukan sekadar pemanis dokumen atau baliho.
Masyarakat dan aktivis pemuda menyayangkan bahwa jargon “Mubarokah” yang bernuansa visioner ini terkesan kehilangan tajinya di lapangan.
Publik mengingatkan bahwa keberkahan suatu daerah tidak akan terwujud hanya lewat slogan, melainkan dari tindakan nyata, kepedulian, dan kehadiran seorang pemimpin di tengah gerakan penyelamatan generasi bangsa.
Redaktur: Fauzan Latif Adam
