SUKABUMI — RADAR NUSANTARA.COM Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-81 di Kabupaten Sukabumi diwarnai insiden kurang menyenangkan. Rombongan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi secara terbuka memilih meninggalkan lokasi acara resmi pemkab setelah mendapati serangkaian tindakan yang dinilai mencerminkan buruknya etika birokrasi dan rendahnya kepekaan pejabat terhadap unsur kepemudaan.
Ketidakpuasan bermula dari kecerobohan administratif pada lembar undangan resmi. Nama Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi tercatat secara ganda dalam satu lampiran yang sama. Bagi pihak KNPI, kekeliruan ini bukan sekadar kesalahan teknis biasa, melainkan indikasi minimnya ketelitian sekaligus bentuk pelecehan terselubung terhadap eksistensi organisasi kepemudaan.
Kronologi Kekecewaan: Dari Menara Gading hingga Pemadaman Listrik
Ketegangan berlanjut setibanya rombongan pemuda di lokasi acara. Sejumlah poin krusial yang memicu aksi walkout meliputi:
Sikap Eksklusif Pejabat: Wakil Bupati Sukabumi yang hadir di lokasi langsung menuju ruang transit tanpa menyapa atau menunjukkan gestur menyambut rombongan pemuda yang telah hadir.Tindakan ini dinilai mencerminkan kultur kepemimpinan berjarak seolah hidup di menara gading.
Insiden Pemadaman Listrik: Menjelang pembukaan acara, aliran listrik di lokasi mendadak mati.
Situasi ruangan yang tidak kondusif membuat para pemuda terpaksa menunggu dalam ketidakpastian tanpa adanya penjelasan yang jelas dari panitia.
Ketiadaan Empati dan Komunikasi: Ketika rombongan KNPI memutuskan untuk keluar ruangan sebagai bentuk protes, tidak ada satupun pihak pejabat atau panitia yang berinisiatif membangun komunikasi diplomatis atau menunjukkan empati.
Ironisnya, alih-alih mengevaluasi situasi, pihak penyelenggara justru tetap memaksakan acara berjalan setelah unsur pemuda meninggalkan lokasi. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa kehadiran elemen kepemudaan dalam acara tersebut sekadar pemenuhan formalitas di atas kertas, alih-alih diposisikan sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
“Aksi yang kami ambil ini bukan tanpa alasan. Apa yang terjadi hari ini menunjukkan merosotnya etika birokrasi dan hilangnya kepekaan pejabat terhadap unsur kepemudaan. Ketika undangan saja ditulis secara sembrono, lalu pejabatnya bersikap eksklusif seolah hidup di menara gading, ini sudah mencederai marwah organisasi,” tegas Mantra Sugrito, Ketua Bidang Organisasi Kepemudaan dan Pengkaderan (OKK) DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, saat dikonfirmasi usai kejadian.
Mantra menambahkan, insiden pemadaman listrik yang dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, serta sikap dingin panitia dan pejabat saat rombongan memutuskan walkout, semakin membuktikan bahwa pemuda hanya dipandang sebagai pelengkap penderita dalam acara seremonial semata.
“Kami tidak menuntut perlakuan istimewa, tapi hargai etika, prinsip kesetaraan, and profesionalisme. Kalau mengurus administrasi dan kesiapan dasar acara saja kedodoran, bagaimana masyarakat bisa berharap banyak pada tata kelola pemerintahan yang lebih besar?” pungkasnya tajam.
Desakan Evaluasi Total Tata Kelola Pemerintahan
Insiden ini memicu kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Jabatan publik yang diemban para pejabat bersumber dari anggaran rakyat yang seharusnya difokuskan untuk melayani masyarakat, bukan untuk mempertontonkan arogansi dan eksklusivitas.
Publik kini menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh dari pimpinan daerah agar kejadian serupa tidak terulang dan mencederai sinergi antara pemerintah dan kaum muda di masa mendatang.
Red
